UU ITE Tidak Sekadar Anti Pornografi

12/04/2008 11:45:15 Begitu disahkannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khalayak dibuat gagap. Belum sepenuhnya paham akan roh dari UU ITE, masyarakat dibuat bertanya-tanya dengan akan diblokirnya situs porno. Teknologi informasi(TI) seperti pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif untuk melakukan berbagai tindak perusakan moral dan kejahatan. Salah satu hal penting dalam pemanfaatan TI adalah masalah keamanan. Terdapat tiga pendekatan untuk mempertahankan keamanan dalam cyberspace, yaitu pendekatan teknologi, pendekatan sosial budaya-etika, dan pendekatan hukum. Untuk mengatasi gangguan keamanan pendekatan teknologi memang mutlak dilakukan, mengingat tanpa pendekatan itu suatu jaringan sangat mudah disusupi, diintersepsi, atau diakses secara ilegal. Pendekatan sosial budaya-etika meliputi cara mengeducate masyarakat untuk beralih mind set dari pola analog ke digital, serta dari budaya tulis di kertas ke budaya elektronik. Pendekatan hukum dalam bentuk tersedianya hukum positif akan memberikan jaminan kepastian dan sebagai landasan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran. Pelanggaran hukum dalam transaksi perdagangan elektronik dan perbuatan hukum di dunia maya merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan, mengingat tindakan carding, hacking, cracking, phising, booting, viruses, cybersquating, pornografi, perjudian, penipuan, terorisme, penyebaran informasi destruktif (cara pembuatan dan penggunaan bom) telah menjadi bagian dari aktivitas pelaku kejahatan internet. Pelanggaran hukum di Internet seringkali sulit dipecahkan, karena perbuatan melawan hukum itu dilakukan oleh subjek yang menggunakan sarana teknologi canggih dan sulit dilacak keberadaannya. Kegiatan dimakud seringkali dilakukan dari luar teritorial Indonesia atau sebaliknya di mana subjeknya berada di Indonesia tetapi modus dan lex loci delicti-nya ada di luar negeri. Persoalan demikian itulah yang menyebabkan sistem hukum konvensional tidak lagi mampu menyelesaikan masalah akibat penyalahgunaan TI. Lingkup kegiatan yang tidak bisa dibatasi oleh teritorial, aksesnya dapat dilakukan dari belahan dunia manapun, dan kerugian dapat dialami oleh pihak yang tidak pernah berhubungan, merupakan problem krusial yang tidak dapat diselesaikan dengan sistem hukum konvensional. Contoh kasus aktual tentang hal itu adalah pembobolan rekening BCA yang menimpa seorang nasabah di Yog-ya belum lama ini (Pikiran Pembaca KR, 24 Maret 2008). Nasabah itu kehilangan uang 42 juta rupiah dan berdasarkan rekaman video ATM BCA diketahui bahwa salah satu lokasi berlangsungnya pembobolan itu ada di Bandung. Namun tidak mudah bagi aparat hukum untuk menyelesaikan masalah itu karena pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, padahal data elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia, tetapi dalam kenyataannya data dimaksud juga sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan dan bahkan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam hitungan detik sehingga alat bukti dengan mudah dapat dihilangkan. UU ITE diharapkan memecahkan masalah yang tidak lagi bisa diatasi dengan sistem hukum konvensional. Salah satu urgensi adanya UU ini adalah untuk merumuskan autentikasi elektronik yang dapat dijadikan barang bukti elektronik di pengadilan. UU ITE, juga mengatur informasi dan dokumen elektronik, pengiriman dan penerimaan surat elektronik, tanda tangan elektronik, sertifikat elektronik, penyelenggaraan sistem elektronik, transaksi elektronik, hak atas kekayaan intelektual, dan privasi. Dengan luasnya cakupan, maka UU ITE tersebut tidak semata-mata sebagai bentuk regulasi antipornografi. Problem Implementasi Seperti disinggung oleh Mas Wigrantoro Roes Setiyadi, “Sementara hal yang perlu diatur namun tidak diatur secara lengkap, seperti jenis kejahatan baru cybercrime”. Hal lain yang belum tercantum dalam UU ITE, adalah mengenai persyaratan minimum untuk keamanan sistem elektronik. Persyaratan ini dibutuhkan karena pengertian tentang ‘keamanan’ atau ‘aman’ mengandung banyak persepsi, sehingga menimbulkan banyak perbedaan antara tiap individu atau penyelenggara sistem elektronik. Dalam sistem komputer, tidak ada jaminan 100% atas keamanan, pertanyaannya adalah cara pengamanan seperti apa yang dimaksudkan pada Pasal 15 ayat (1). Tingkatan keamanan bagaimana yang diinginkan Pemerintah, apakah ketika terdapat pihak tertentu yang tidak mempunyai hak menerobos sistem elektronik, pihak penyelenggara sistem elektronik dianggap tidak mengupayakan pengamanan terhadap sistem elektronik yang diselenggarakan. UU ITE tidak banyak mengatur tentang larangan penggandaan, penyebaran secara ilegal agen elektronik atau software komputer yang digunakan dalam transaksi elektronik. Kenyataan yang terjadi, banyak kasus pengrusakan sistem elektronik, pengubahan informasi elektronik, pengrusakan informasi elektronik, penyebaran password, disebabkan oleh penggandaan agen elektronik secara ilegal, kemudian diubah source code-nya untuk melakukan tindak kejahatan, menjadi agen elektronik palsu serta menggantikan agen elektronik asli, melaksanakan tugas penyamaran dan secara sembunyi-sembunyi agen elektronik palsu ini akan melakukan tindakan kejahatan. Ketika UU ITE diimplementasikan, maka dibutuhkan lembaga sertifikasi atau lembaga standardisasi keamanan penyelenggaraan sistem elektronik untuk transaksi elektronik. Lembaga ini memiliki peranan penting dalam melakukan assesment kelayakan penyelenggaraan sistem elektronik. Tugas lembaga ini adalah memberi bantuan teknis kepada Pemerintah maupun Publik dalam penyediaan sistem elektronik yang me-menuhi persyaratan minimum keamanan, melakukan pengawasan, memberikan penyuluhan, dan mengevaluasi sistem. Peranan lembaga ini sangat penting, karena salah satu inti utama dari UU ITE adalah penyelenggaraan sistem elektronik yang andal, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (Pasal 15 ayat 1). Aturan dalam Pasal 15 ayat (2) cukup baik menjelaskan bahwa “Penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektronik yang diselenggarakannya”. Sementara Pasal 15 ayat (3) menjelaskan “Ketentuan Pasal 15 ayat (2) tidak berlaku apabila dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna sistem elektronik”, seharusnya penyelenggara sistem elektronik tetap harus ikut bertanggungjawab terhadap sistem elektronik yang diselenggarakannya meskipun ada pihak tertentu yang membuat sistem elektronik tidak beroperasi sebagaimana mestinya. Tindak kejahatan di bidang transaksi elektronik tidak hanya melibatkan orang yang mengakses sistem elektronik atau instrumen komputer secara langsung. Tapi juga melibatkan beberapa individu atau organisasi dalam kaitan turut membantu dana atau fasilitas untuk melakukan kejahatan, turut memberi peluang terjadinya kejahatan transaksi elektronik, dan turut memanfaatkan hasil kejahatan itu. Setiap orang yang menggunakan tanda tangan elektronik diberi hak untuk menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik, karena akan memberikan pengamanan terhadap transaksi elektroniknya. Pasal 13 ayat (1) menjelaskan bahwa “Setiap orang berhak menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik untuk tanda tangan elektronik”. Kata ‘berhak’ semestinya dihilangkan atau diganti dengan kata ‘harus’ supaya mendapatkan pengamanan dari pihak penyelenggara. Beberapa kelemahan di atas merupakan kewajaran karena kita baru pertama kali mempunyai Cyber Law, sangatlah tertinggal, walaupun dengan sesama jiran di ASEAN. Disahkannya UU ITE menjadikan Indonesia sejajar dengan negara lain seperti Malaysia, Singapura, India, atau Amerika Serikat dan Uni Eropa yang telah secara serius mengintegrasikan regulasi terkait dengan pemanfaatan TI ke dalam instrumen hukum positif nasionalnya. r-o (3509-2008)
*) M Agung Harimurti, Bekerja di BPPI Wilayah IV Yogyakarta.

Advertisements

Urgensi Sosialisasi dan Edukasi UU ITE

Bagi pribadi Prita Mulyasari dan keluarga, kasus yang dialaminya saat ini tentu dipahami sebagai musibah yang sama sekali tidak diharapkan kedatangannya. Namun, dari sudut pandang kehidupan berbangsa, kasus Prita telah memberikan pelajaran sangat berharga di berbagai bidang. Berdasarkan pemberitaan di media massa, terlihat adanya sejumlah permasalahan yang layak dicermati dan dijadikan bahan kajian yang lebih mendalam.
Adapun permasalahan tersebut, antara lain (1) Prita adalah korban dari praktik pelayanan kesehatan yang kurang memperhatikan hak-hak konsumen. (2) Mengeluhkan pelayanan yang diterima sesungguhnya merupakan hak komunikasi yang dijamin oleh konstitusi (pasal 28F UUD 45), dan peraturan perundangan di bawahnya. (3) Curhat melalui dunia maya dilakukan Prita sebagai pilihan atas buntunya komunikasi langsung dengan pihak rumah sakit, serta tidak dimaksudkan untuk mencemarkan nama baik pihak lain. Curhat sebagai bentuk ungkapan pelayanan publik yang buruk sesungguhnya tidak melanggar Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). (4) Prita tampaknya tidak mengetahui bahwa e-mail memiliki sifat sulit untuk dikendalikan sehingga tidak ada jaminan mengenai ruang lingkup peredarannya, karena belum ada aturan main yang dapat memaksa teman-teman Prita untuk tidak mengedarkan e-mail tersebut lewat mailing list atau kepada e-mail orang lain.
Di samping keempat butir di atas, dua permasalahan lain yang tampak menonjol ke permukaan, yaitu (1) Prita mengakui merasa belum tahu apalagi memahami tentang UU ITE, dan (2) Adanya norma yang sesungguhnya berbeda antara berkomunikasi di dunia maya dengan melalui media pers, terutama dalam hal penyampaian hak jawab atau sanggahan atas suatu pemberitaan.
Salah satu hikmah penting dari kasus Prita Mulyasari yang berawal dari tulisannya di email yang diduga mencemarkan nama baik Rumah Sakit Omni Internasional di Tangerang, adalah mencuatnya perhatian terhadap keberadaan UU ITE. Sejak UU ITE disahkan oleh DPR RI pada tanggal 21 April 2008, UU tersebut memang bagaikan tenggelam dihempas isu-isu politik dan ekonomi yang dianggap jauh lebih seksi. UU ITE yang akan berlaku efektif mulai 21 April 2010 selama ini memang hanya mendapat perhatian dari kelompok kecil dan itu pun kurang terartikulasikan di media massa. Bahkan ketika tanggal 5 Mei 2009 Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi atas pasal 27 UU ITE yang diajukan oleh kuasa hukum Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Lembaga Bantuan Hukum Pers, tidak mendapatkan porsi pemberitaan yang besar sehingga tidak menarik perhatian publik.
Sehubungan dengan munculnya kasus Prita tersebut maka sosialisasi dan edukasi (pendidikan) bagi masyarakat mengenai UU ITE menemukan momentum yang sangat tepat. Selama ini pihak Depkominfo sebenarnya telah melakukan sosialisasi, tetapi pendekatannya masih formalis dengan menggelar seminar-seminar di hotel yang otomatis pesertanya terbatas dan bisa jadi target sasarannya justru tidak tepat. Idealnya sosialisasi juga dapat dikembangkan melalui media mailing list, jejaring face book atau blog agar dapat mencapai sasaran yang tepat, yaitu komunitas dunia maya dan para blooger. Intensitas kegiatan sosialisasi itu harus terus ditingkatkan agar proses edukasi bagi publik dapat berlangsung secara baik.
Idealnya di hari-hari mendatang Depkominfo perlu fokus pada tugas pokok dan fungsinya sebagai pembuat kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika dengan mengurangi fungsi kehumasan negara. Saatnya disadari bahwa rendahnya intensitas sosialisasi dan edukasi atas produk hukum yang dibuat Depkominfo untuk menjamin dan melindungi hak publik salah satu penyebabnya adalah karena energi tersedot untuk melaksanakan fungsi kehumasan negara akibat belum lepasnya dari paradigma Deppen di era Orde Baru.
Mengingat pengguna internet di Indonesia terus meningkat, terutama dari kalangan anak-anak, remaja, dan orang muda maka sosialisasi dan edukasi mengenai produk hukum yang terkait dengan dunia maya mendesak untuk dilakukan dengan intensitas tinggi dan target khalayak yang jelas, terutama pengguna internet.
Sosialisasi dan edukasi mengenai UU ITE serta produk lain hukum yang terkait sangat mendesak karena beberapa alasan berikut.
Pertama, sebagian besar masyarakat kita terutama kelompok anak-anak, remaja, dan orang muda tergolong rentan dalam pemanfaatan media internet. Kedua, kurangnya pemahaman tentang hukum terkait menyebabkan mereka sering kurang duga kira (perhitungan matang) dalam melakukan aktivitas di internet sehingga potensial melanggar hukum. Ketiga, sebagai bentuk kebudayaan baru kita belum memiliki konvensi kuat tentang etika berinternet sehingga potensi merugikan pihak lain masih cukup besar. Keempat, kultur kita dalam berinternet lebih sebagai pengguna (user), bukan pencipta sehingga tingkat kehati-hatiannya cenderung rendah.
Pemahaman yang baik atas peraturan perundangan yang terkait dengan dunia maya sangat dibutuhkan bagi pengguna agar tidak terjadi pengulangan peristiwa yang dialami Prita. Opini KR.12 Juni 2009 (1119-2009).
Oleh: A Darmanto & M Agung Harimurti.